Larangan Ekspor Benih Lobster Dicabut, PB HMI Desak Jokowi Evaluasi Edhy Prabowo

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan perikanan (KKP) Edy Prabowo yang masih memberlakukan izin eksport benih lobster melalui Peraturan menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, kepiting dan Ranjungan.

“Pak Edy Prabowo telah salah menafsirkan pikiran besar Presiden yang ingin membangun basis pengelolaan SDA kita secara lebih berkeadilan, memiliki dampak ekonomi yang terukur dan memiliki efek penciptaan lapangan kerja  yang lebih luas agar nilai jualnya lebih tinggi di pasar ekspor”, ujar wakil bendahara umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Rabu (01/07/2020).

Menurutnya, opsi mencabut larangan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri KKP adalah bagian dari praktik biopiracy yang dilakukakan secara legal dan terang-terangan.

PB HMI menilai Pak Edy Prabowo patut untuk dievaluasi oleh Bapak Presiden atas kinerjanya yang tidak menggembirakan dan justru merugikan masa depan ekosistem dan biota laut Indonesia.

“Ketika negara-negara maju tidak bersedia melalukan prinsip Access and Benefit Sharing terhadap sumber daya genetiknya, Indonesia justru mempersilahkan pelaku pasar ekspor untuk mengeksploitasi benih dari hewan laut yang seharusnya dibatasi pemanfaatannya, hanya demi pertimbangan bisnis yang tidak seberapa nilainya”, kecamnya.

Berita Terkait:  Rumah Mewah di Menteng Lebih Mahal dari Singapura, Kok Bisa?

Lebih lanjut Sadam mengingatkan menteri KKP untuk tidak tergiur kesempatan bisnis yang bisa merugikan petani pembudidaya lobster Indonesia.

“Sungguh merupakan pendekatan bisnis yang keliru dan pastinya disorientasi. Kenapa bukan para lulusan fakultas kelautan dan perikanan kita yang diberikan kesempatan dan insentif bisnis untuk membudidayakan kekayaan laut yang bernilai tinggi ini”, usul Sadam.

Ke depannya, urai Sadam, Hasil Lobster para petambak kita akan kalah bersaing dengan lobster yang dibudidayakan negara tujuan ekspor benih lobster kita, jika kita tidak hati-hati dan terus kecolongan seperti ini.

“Kami sarankan, sebaiknya pemerintah mengundang perusahaan asing seperti dari Vietnam yang konsen dalam dunia pembudidayaan lobster untuk berinvestasi di Indonesia. Jangan benih lobsternya yang diekspor karena murah sekali nilainya,” ucapnya.

Dan yang tidak kalah penting adalah soal regulasinya. DPR dan Pemerintah kami minta untuk segera merampungkan pembahasan revisi RUU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Guna memproteksi biodiversitas Indonesia.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles