PPP Tidak Tandatangani Draf RUU HIP, Ini Penjelasannya

Assalamu’alaikum Wr Wb

Alhamdulillah hari ini, Selasa (22 Juni 2020) saya sempatkan ke kantor DPR untuk mengecek arsip-arsip terkait RUU HIP yang sebagian lembar-nya saya pegang ini. Maklum, sebulan ini saya lebih banyak di kampung untuk mengurus renovasi Masjid al-Barokah, Kalibaru, Banyuwangi yang dulu saat pembangunannya dirintis oleh almarhum abah saya H. Amiruddin (Pada bangunan tersebut ada amal jariyah dari kakek, nenek, paman, bibi, sanak famili, serta kolega dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Sekecil apapun amal jariyah tetap harus dimaksimalkan utk bisa digunakan kembali ataupun dihibahkan lagi ke tempat lain agar tetap bermanfaat). Konsekuensinya, saya sementara waktu banyak melewatkan isu-isu yang berkembang di media.

Karena banyak pertanyaan baik secara pribadi maupun atasnama lembaga terkait RUU HIP. Maka beberapa hal yang harus kami sampaikan sebagai berikut:

1)      Bahwa saya di Badan Legislasi menjabat Wakil Ketua. Dalam setiap Panja (Panitia Kerja) yang dibentuk Baleg, seluruh pimpinan Baleg otomatis menjadi pimpinan Panja. Ada banyak Panja di Baleg mulai Panja Tatib DPR, Panja Pembentukan UU, Panja RUU Pendidikan Kedokteran, Panja RUU Masyarakat Hukum Adat, Panja RUU HIP, Panja RUU MK, Panja RUU Profesi Psikologi, Panja Penyusunan Prolegnas, Panja RUU Ketahanan Keluarga, Panja RUU Perlindungan PRT. Nah, dari Panja-panja tersebut saya dipercaya menjabat Ketua Panja RUU MK dan Ketua Panja Pembentukan UU. Sedangkan di Panja-Panja lainnya menjabat sebagai Wakil Ketua. Hal ini sama dengan AKD-AKD lainnya ketika membentuk Panja, maka otomatis pimpinan AKD menjadi pimpinan Panja;

Berita Terkait:  Iwan Bule Sambangi Kediaman Habib Luthfi bin Yahya, Alhamdulillah Beliau Sehat Wal Afiat

2)      Pada rapat pleno Baleg tanggal 22 April 2020 seluruh fraksi memberikan pandangan resmi terkait RUU HIP. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang menarik diri keanggotaan di Panja dengan alasan masih masa pandemik Covid-19 bukan alasan yang lain, dan itu hak Fraksi Partai Demokrat. Apakah penarikan diri Fraksi Partai Demokrat tersebut berpengaruh? Jawabannya Tidak. Karena sejak RUU  tersebut mulai dibahas, Fraksi Partai Demokrat sempat mengirimkan nama-nama anggota Panja dan juga sempat mengikuti rapat pembahasan. Ibarat naik taxi, argometer-nya sudah jalan. Artinya, tidak berpengaruh terhadap kuorum rapat pleno Baleg;

3)      Notulensi rapat tanggal 22 April 2020 yang diambil dari rekaman pembicaraan seluruh fraksi dalam rapat pleno Baleg menyebutkan bahwa semuanya menyatakan setuju/tidak keberatan melanjutkan pembahasan RUU HIP dengan catatan-catatan. Artinya mayoritas fraksi memberikan persetujuan bersyarat, yakni apabila catatan-catatan tidak terpenuhi, maka persetujuan tersebut menjadi batal. Belakangan ada fraksi yang mengirimkan surat tertanggal 12 Mei 2020 yang menyatakan menolak, – yang sebenarnya suratnya baru dimasukkan ke Sekretariat Baleg pada Senin, 21 Juni 2020 -, yakni setelah RUU HIP ramai dibicarakan dipublik. Sementara, juru bicara fraksi tersebut pada rapat 22 April 2020 menyatakan tidak keberatan RUU HIP dilanjutkan dengan catatan mengakomodasi masukan-kritikan dari fraksi. Sebenarnya, baik yang menyatakan setuju dengan catatan ataupun tidak keberatan dengan catatan, posisinya sama. Yakni, jika RUU HIP tidak menyertakan catatan-catatan yang dimaksud, maka persetujuan/tidak keberatan bersyarat tersebut menjadi gugur. Karena hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan;   

Berita Terkait:  Masyarakat Yang Tidak Mau Disuntik Vaksin Bisa Kena Sanksi Pidana

4)      Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pandangan resmi fraksinya tertanggal 22 Apeil 2020 menyampaikan tiga poin penting; pertama , bahwa TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI Bagi Partai Komunis dan Larangan setiap kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme dan Leniniisme harus menjadi bagian konsideran RUU HIP. Alasannya, TAP MPRS XXV/1966 tersebut masih berlaku sebagaimana diperkuat dalam TAP MPR I/2003. Kedua , Fraksi PPP meminta Pancasila harus dilihat dalam satu kesatuan rangkaian bukan salah satu peristiwa. Maka, Pancasila harus dilihat sejak 1 Juni 1945 saat Pidato Bung Karno, 22 Juni 1945 terbitnya Piagam Jakarta hingga 18 Agustus 1945 yang akhirnya menjadi naskah final. Kesemuanya itu harus menjadi spirit dari penyusunan RUU HIP agar tidak berat sebelah. Artinya, bahwa Fraksi PPP hanya ingin merujuk Pancasila secara utuh yakni yang berisi lima sila dengan melihat semua rangkaian peristiwa sebagai satu kesatuan proses. Ketiga, bahwa semua catatan, masukan dan kritikan yang disampaikan dalam rapat harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan RUU HIP. Artinya, jika catatan yang disampaikan fraksi-fraksi tidak terangkum dalam naskah RUU HIP, maka persetujuan/tidak berkeberatan dari fraksi-fraksi menjadi gugur. Seperti diketahui, bahwa jumlah anggota Fraksi PPP di Baleg ada 3 orang dari 80 anggota Baleg. Meskipun kalah dari segi jumlah, kami tetap menyuarakan apa yang menjadi keyakinan dan perjuangan kami walaupun pada akhirnya hanya ibarat teriakan seseorang di tengah riuhnya suporter bola di stadion;

Berita Terkait:  Amin Rais Kunjungi Habib Rizieq, Berharap Dapat Dukungan?

5)      Ketika melihat draft final yang diajukan pada tanggal 26 April 2020, ternyata masukan, kritikan dan cacatan dari fraksi-fraksi tidak semuanya masuk dalam RUU HIP, maka saya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi sekaligus Wakil Ketua Panja, tidak mau menandatangani draft final RUU HIP untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Yang artinya bahwa saya tidak setuju dengan draft final RUU HIP yang akan diajukan ke rapat paripurna. Itu tercantum di halaman 35 RUU HIP. Meskipun demikian, masih ada yang curiga bahwa setelah difoto lalu ditandatangani. Saya tegaskan bahwa tidak pernah menandatangani RUU HIP.

Di Baleg ada lima pimpinan, yakni 1 Ketua, dan 4 Wakil Ketua. Dalam Tatib DPR disebutkan bahwa ketentuan minimal kuorum adalah lebih dari setengah.

Demikian penjelasan singkat, mohon maaf jika ada kesalahan dan kealpaan. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Ttd

Ach. Baidowi

Wakil Ketua Baleg DPR RI/Fraksi-PPP

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles