Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PPP Amir Uskara menilai, pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat ada anomali, ketika utang swasta secara tahunan tumbuh minus -4,2% pada bulan April 2020, kemudian utang pemerintah masih tumbuh positif 1,6% diperiode yang sama.
Amir melihat resiko utang pemerintah juga berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Pada saat pelonggaran PSBB rupiah kembali mengalami pelemahan dan berakibat pada beban utang yang meningkat.
“Dalam situasi pandemi di dalam negeri yang belum membaik, sementara secara global di AS angka positif covid19 tembus 2 juta orang. Tentu ini akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang tidak pendek, butuh waktu yang agak lama,” Ujar Amir, Selasa (16/6/2020).
Ketua Fraksi PPP ini juga mengungkapkan, meskipun ULN juga dibutuhkan untuk stimulus perekonomian, tapi pemerintah perlu memperhatikan beban pembayaran bunga yang harus di antisipasi.
“Bunga utang Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain di Asean. Padahal inflasi relatif rendah. Jangan sampai utang lebih menguntungkan kreditur asing. Tercatat imbal hasil utang atau yield tenor 10 tahun mencapai 7.4% per 15 juni 2020,” katanya.
Sebab itu Amir menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan pembiayaan ULN dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih murah. Sementara itu utang harus digunakan untuk belanja yang benar benar produktif dan bisa menggerakan ekonomi umat disaat pandemi masih berlangsung.
