JAKARTA – Seluruh Partai politik non parlemen menolak isi draf RUU Pemilu yang tengah menjadi pembahasan di Parlemen. Pasalnya, menurut mereka jika dfar itu disahkan maka jutaan suara pemilih akan hilang.
Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan, filosofi krusial yang hilang dari RUU Pemilu adalah tentang Keadilan dan Persatuan.
“Tampak jelas dipertontonkan; bahwa hasrat kekuasaan secara terang benderang mengalahkannya,” tegas Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2020).
“Belum lagi, jelas akan mengancam kenusantaraan kita. Indonesia diatur dan dikuasai oleh warga dari berpenduduk padat. Karena perhitungan suara sah adalah jumlah orang yang menjadi pemilih diutamakan. Dampaknya di daerah yang tidak padat bisa tidak diwakili oleh wakil yang layak karena pemilik suara yang lebih banyak justru bisa gugur oleh mereka yang dapat suara sedikit di daerah itu hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan PT yang tidak masuk akal itu.”, sambungnya
Sementara Sekjen Berkarya, Priyo Budi Santoso menekankan pada potensi resiko jumlah suara pemilih yang hilang. “Menjadi kegelisahan bersama, tentang besarnya kemungkinan suara pemilih yang hangus. Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat bahwa resiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya,” ungkapnya
Di sisi lain, Sekjen Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi di Tahun 2009, 2014 dan 2014. “Ya berproses di MK (lagi). Tapi apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap 5 tahun? Hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?,” tegasnya
Pertemuan via video conference ini berlangsung Sabtu malam, 6 Juni 2020 ini dihadiri oleh 7 Sekjen: Berkarya (Priyo Budi), Bulan Bintang (afriansyah ferry noor). HANURA (Gede Pasek Suardika), Garuda (Abdullah Mansuri), PERINDO (Ahmad Rofiq), PSI (Raja Juli Anthon) dan PKP Indonesia (Verry Surya Hendrawan). Pertemuan berlangsung sangat hangat, dan disertai dengan guyonan khas para Sekjen
“Sejatinya, baik usulan parliamentary threshold dan atau presidential threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi kita. Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan,” susul Sekjen Garuda Abdullah Mansuri dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni
“Ini nyata-nyata kita semua kecolongan. Nggak jelas kapan kajian akademis, kapan diskusi pendahuluan…, eh tiba-tiba sudah menjadi prolegnas di DPR RI. Prioritas lagi! Kerja kilat!,” ketus Sekjen PERINDO Ahmad Rofiq
“Komunikasi intens akan kita jalin dengan semua. Termasuk dengan ketiga parpol DPR RI yang menentang RUU ini; PAN, PPP dan Demokrat. Dan tentu saja juga (komunikasi) dengan para sahabat DPR RI yang mengusulkannya. Segera kami jadwalkan bertemu. Insya Alloh kami semua hanya inginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini” tutup Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan
Disepakati bahwa pertemuan regular akan terus dilaksanakan, dan jadwal berikutnya adalah di pekan depan.(*)
