Pembatalan Haji Sepihak, Anggota DPR Minta Penjelasan Menag

KanalBerita.Co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan kebijakan Menteri Agama, Fachrul Razi yang memutuskan pembatalan haji tahun 2020 tanpa berkonsultasi dengan DPR RI terlebih dahulu. Padahal sebelum diputuskan, kebijakan tersebut mesti dikonsultasikan dengan Komisi VIII DPR RI. 

“Tidak adanya koordinasi ini membuat kami anggota DPR, khususnya Komisi VIII tidak bisa memberikan penjelasan yang lengkap terkait pembatalan ini kepada masyarakat, karena merasa tidak pernah dimintai pendapat,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP KH. Muslich Zainal Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (2/6/20).

“Saya meminta kepada Pimpinan Komisi VIII untuk segera memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan kepada kami di Komisi VIII terkait pembatalan haji 2020 ini,” tegas dia.

Kedepan, lanjutnya, ia meminta pemerintah selalu berkoordinasi dengan DPR RI dalam setiap pengambilan keputusan.

“Jangan kordinasi hanya dilakukan terkait kebutuhan tambahan anggaran kementeriannya saja, tetapi dalam pengambilan keputusan strategis yang melibatkan masyarakat banyak kami dilupakan,” ungkap Muslich.

Secara pribadi, pada dasarnya ia memaklumi isi keputusan pembatalan ibadah haji tersebut, karena akan berdampak positif bagi upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia atau kemungkinan tertular Covid-19 di Tanah Suci.

Berita Terkait:  Mendagri Terima Sumbangan APD dan Masker dari Tanoto Foundation

Selain itu hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memastikan apakah ibadah haji akan tetap digelar atau tidak, sehingga akan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji dalam waktu kurang dari dua bulan dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles