Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengucurkan Rp 2,78 triliun yang bersumber dari APBN bagi pengembangan sektor hulu kelapa sawit. Dana tersebut untuk membiayai peremajaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk menindakalanjuti bantuan pemerintah tersebut, BPDPKS juga menyiapkan regulasi agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai tujuan,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman dalam keterangannya, Senin (1/6/2020), dikutip dari Detik.
Dana tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sawit dapat diwujudkan dalam bentuk benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar serta verifikasi atau penelusuran teknis.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut mencakup perbaikan sarana dan prasarana tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan teknik budidaya kelapa sawit yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan produksi, mutu dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut bisa disalurkan melalui kelompok tani, Gapoktan, koperasi perkebunan dan kelembagaan pekebun lainnya.
Selain itu,pemerintah juga menaikkan dana bantuan kepada petani sawit rakyat dalam program PSR yang tadinya Rp 25 juta per hektare (Ha) per petani, menjadi Rp 30 juta per Ha per petani.
“Perubahan dana dari Rp25 juta menjadi Rp 30 juta ini salah satunya dilakukan untuk membantu petani dalam mengakses pembiayaan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelas Eddy.
Kenaikan tersebut pun sudah bisa diakses oleh petani yang ingin mengikuti program peremajaan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor:KEP-167/DPKS/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang mengatur lebih lanjut kenaikan besaran dana peremajaan itu.(*)
