PPP Keberatan Sebagian Materi UU Minerba

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Anwar Idris menilai bahwa UU Minerba yang baru saja disahkan DPR RI mengandung sejumlah kekurangan, terutama tidak adanya aturan mengatur secara mendalam terkait dampak lingkungan, tata ruang dan perlindungan terhadap sosial kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan

Anwar Idris menyebut bahwa UU Minerba ini, karena berpotensi hanya menguntungkan investor dan mengesampingkan dampak lingkungan. Keberatan dari Fraksi PPP disampaikan secara tertulis dalam pandangan mini fraksi PPP. Bahkan, PPP meminta waktu untuk melakukan pendalaman sehingga tidak perlu terburu-buru disahkan.

“UU Minerba belum mengatur mengatur secara mendalam terkait dampak lingkungan, tata ruang dan perlindungan terhadap sosial kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan,” kata Anwar Idris kepada media, Senin (17/5/2020).

Aturan yang tidak tercantum dengan tegas diantaranya adalah terkait usaha preventif dalam pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan setelah beroperasinya usaha pertambangan. Juga terkait instrumen perlindungan terhadap lingkungan hidup yaitu baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin dan audit lingkungan yang saling terkait dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Berita Terkait:  Ditemukan 120 Fintech Ilegal, OJK Minta Masyarakat Waspada

“Undang-undang juga tidak mengatur jelas terkait kewajiban korporasi untuk mereklamasi galian atau bekas lokasi pertambangan setalah izin usaha habis,” kata Anwar.

Anwar juga mengkritik dominasi pemerintah pusat dalam pengaturan masalah tambang. Terlepas dari itu, sekarang yang harus dilakukan adalah memantau pemberlakuan undang-undang ini. Semua pihak yang terkait harus mengawal penyusunan peraturan di bawahnya yaitu peraturan pemerintah (PP), maupin peraturan menteri (Permen) yang mengatur hal teknis termasuk terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan UU tersebut.

Anwar menambahkan bahwa memberikan kemudahan kepada para investor merupakan sebuah langkah penting untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Hal ini juga akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, menambah devisa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di satu sisi, masalah lingkungan tidak bisa dikesampingkan, sebab akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan berpotensi melahirkan gejolak sosial di kemudian hari.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kemudahan investasi di bidang Minerba tidak membuat bangsa ini terperosok pada banyaknya masalah lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang luas biasa di kemudian hari,” jelas Anwar.

Berita Terkait:  Beda dengan Polri, KPK Tidak Akan Tunda Kasus Calon Kepala Daerah

Anwar pada dasarnya menyebut bahwa revisi RUU Minerba ini bertujuan meningkatan nilai tambah mineral yang akan menciptakan industri baru di sektor hulu dan hilir, serta menambah pasokan industri baru yang berdampak positif menyediakan puluhan ribu lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa dari nilai ekspor produk. UU ini juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan RUU Cipta Kerja yang mempunyai semangat pemenuhan hak warga negara mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak. Namun itu tidak sebanding jika di kemudian hari masyarakat harus berhadapan dengan dampak lingkungan yang serius.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles