KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak perlu ragu mengusut atau meminta keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Achsanul Qosasi dalam dugaan penerimaan fee terkait dana hibah KONI. Pemeriksaan itu diperlukan agar kasus itu makin terang.

“Harus dipanggil, jika tidak, maka KPK tidak adil,” ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman kepada media, Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Apalagi, kata dia, kesaksian asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dibawah sumpah waktu jadi saksi di Pengadilan Tipikor. “Maka wajib KPK untuk tindaklanjutinya dengan panggil AQ (Achsanul Qosasi),” jelas dia.

Ia juga berpendapat, pendalaman diperlukan untuk makin membuat terang perkara, apalagi jika ada keadaan adanya upaya menutupi kasus korupsi.

“Mestinya AQ sebagai orang BPK melakukan audit kerugian negara dalam perkara dugaan penyimpangan dana Hibag Kemenpora kepada KONI, kok kemudian ada kesaksian dibawah sumpah yang menyatakan adanya upaya menutupi kasus dengan aliran dana. Nah atas kejadian ini KPK harus membongkarnya,” tandas dia.

Berita Terkait:  Raja Agung Sejagat Klaim Ratusan Warga Jadi Pengikut Tanpa Paksaan

Sebelumnya, nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman disebut dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal itu diungkap oleh Miftahul Ulum yang merupakan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (14/5/2020). Imam Nahrawi sendiri duduk sebagai terdakwa dalam sidang kali ini.

Ulum menyebut, Achsanul menerima Rp 3 miliar untuk mengamankan temuan BPK di Kemenpora. Sementara Adi Rp 7 miliar untuk pengamanan perkara di Kejagung.

Penasihat Hukum Imam Nahrawi awalnya menanyakan maksud pertemuan Ulum di Arcadia, Jakarta Selatan yang dihadiri Ending Fuad Hamidy (Sekjen KONI) dan Johnny E Awuy (Bendahara KONI). Kata Ulum, pertemuan tersebut membahas permasalahan proposal bernilai puluhan miliar.

“Bahwa saya ditemui saudara Hamidy, Johnny Awuy di Arcadia ‎membahas permasalahan proposal Rp 25 miliar yang dicairkan bulan Desember 2017. Proposal Rp 25 miliar itu terperiksa oleh Kejaksaan Agung. Pertama itu yang harus diketahui. 2017 akhir itu pencairannya,” ungkap Ulum saat bersaksi.(*)

Tinggalkan Komentar