Mardani: Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemik Global

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum Pandemik Global
COVID-19.

Hal ini, Ia katakan karena ketidakcermatan pemerintah dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan PBB yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, Jakarta, Minggu (10/05/2020).

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini selain itu kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan.

“Ini masalah prioritas pembangunan saja, Pembangunan infrastruktur bagus! Tapi kan yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan parahnya lagi pembangunan Infrastruktur lewat hutang luar negeri, “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, HUTANG, terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Berita Terkait:  Kemnaker Desak Perbankan Segara Selesaikan Subsidi Gaji

Mardani minta Kementerian Keuangan bertanggung jawab melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan perusahaan publik untuk public expose dan transparan.

“OJK harus mewajibkan BUMN/D dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang setiap triwulan sampai tuntas,” kata Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu.

Terakhir, Ia mengatakan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja BUMN plat merah papan atas nasional.

“Masalahnya adalah kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek dan menengah dan panjang,” pungkas dia. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles