DPR Fraksi PPP Kritik Kemendikbud Potong Dana BOS Di Tengah Pandemi COVID-19

Jakarta– Anggota DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal menyayangkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memotong Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.

“Kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pemotongan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kami menyayangkan anggaran BOS ini dipotiog, walaupun dengan alasan adanya pademi Covid-19, karena seharusnya pemerintah memotong anggaran lain, bukan BOS,” kata Illiza kepada media, Jakarta, Senin (20/4/2020).

Menurut dia, pemotongan anggaran BOS akan berpengaruh kepada pendapatan guru honorer, apalagi gaji guru honorer masih berkisar Rp400 ribu – Rp 1 juta. “Hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan guru, apalagi di pademi Covid-19 ini mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan,” ungkap dia.

Seharusnya, lanjut Anggota Baleg DPR RI ini, pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang terkesan formalitas dan lainnya. Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun. Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengejaran di sekolah.

Ia juga mengatakan Kemendikbud seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim, khususnya guru honoer.

“Pada Pademi COVID-19 dimana belajar di lakukan di rumah, para guru dituntut lebih berpiki kreatif, namun jika kesejahteraan mereka berkurang karena pemotongan anggaran BOS, maka akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kreatifitas,” tandas dia.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here