Terkait Perppu Corona, Demokrat Tuding Presiden Jokowi Telah Melanggar Konstitusi

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi.

Perppu yang dimaksud Benny itu mengatur soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Masih ada yang tanya, bukankah Perpu itu hak konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD’45? Itu benar, tapi untuk UU Non-APBN. Khusus untuk UU APBN, dilarang keras pake Perpu sesuai isi Pasal 23 UUD 1945. Jadi, Perppu itu telah melanggar konstitusi. Akibatnya, berat. Rakyat Monitor!,” kata Benny yang dikutip dari aku twitter pribadinya @BennyHarmanID, Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Benny juga mengungkapkan alasan Partai Demokrat (PD) tidaknya melakukan penolakan terhadap Perppu itu. Pasalnya kata dia, dengan adanya Perppu tersebut hak anggota DPR dengan sendirinya sudah dibekukan.

“Ada yang tanya mengapa politisi Demokrat menolak keras Perppu No.1/2020? Karena dengan Perppu ini Presiden telah membekukan dan mencabut hak budget DPR. Hak budget itu, jantungnya kekuasaan DPR dan dijamin pula dalam konstitusi. Kalo jantungnya dicopot, matilah dia,” jelas dia.

Sebelumnya, Perppu itu juga telah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh politikus senior PAN Amien Rais bersama Mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Mereka menganggap Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam permohonannya kepada MK, Amien, Din Syamsuddin dan penggugat lain menilai pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan Perppu ini tidak pada tempatnya. Perppu ini bertentangan dengan konstitusi dan membuat tidak harmonis dengan undang-undang yang lainnya,” kata salah satu Kuasa Hukum para pemohon, Ahmad Yani saat dihubungi Kamis (16/4/2020).[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here