Jakarta – Pemerintah diminta mempersiapkan matang rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Ini penting agar masyarakat merasa tenang.
“Mereka (pemerintah) harus seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), mantan koruptor harus diumumkan. Kalau gitu harus disampaikan ini mantan ISIS yang harus dipantau terus,” kata anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebut penting menanamkan kembali ideologi Pancasila. Ini mesti dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Mereka wajib mengikuti bela negara, sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat Indonesia yang lain,” tutur dia.
Dia meminta keberadaan eks ISIS di Tanah Air jangan sampai membuat resah masyarakat. Pemerintah harus menjamin aktivitas mereka tidak membawa pengaruh negatif.
“Kita tetap harus memiliki standar yang jelas,” kata dia dikutip dari Medcom.
Sebanyak 600 WNI eks ISIS rencananya dipulangkan ke Tanah Air. Indonesia disebut wajib menerima dan membina WNI yang terpapar paham radikal. Mereka diharapkan bisa kembali menjadi WNI yang baik. (*)
