KANALBERITA.CO – Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA), Yustinus Prastowo, mempertanyakan keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menghapus pajak sepeda motor. Pasalnya, pajak kendaraan merupakan penerimaan penting bagi daerah.
“Yakin Pajak Kendaraan Bermotor mau dihapus? PKB dipungut justru untuk memberi Pemda sumber penerimaan untuk membiayai penyediaan infrastruktur jalan dan kelengkapannya, termasuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan kendaraan bermotor (polusi udara, pemakaian energi fosil, dan lain-lain),” ujarnya, Sabtu (24/11/2018).
Senada dengan Yustinus, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan daerah jika pajak motor dihapus. “Kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, (27/11/2018).
JK mengatakan, sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Di provinsi, kata JK, ada PAD yang 50 bahkan 70 persennya berasal dari pajak kendaraan bermotor. “Jadi kalau itu dihapuskan, bayangin itu pemda bagaimana,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, PKS dalam kampanyenya menjanjikan penghapusan pajak sepeda motor dan memberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika menang dalam Pemilu 2019.
Gagasan tersebut sampai hari ini banyak menuai kritik, termasuk tokoh PKS sendiri, Fahri Hamzah mengkritik janji kampanye PKS tersebut tidak didasarkan kajian. Fahri yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menduga, janji atau isu tersebut hanya digunakan untuk mendongkrak popularitas partai saja. (*)
