Tersangka Korupsi, Politisi PAN ini Masih Terima Gaji

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Sukiman sampai saat ini masih menerima gaji dari DPR, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Perimbangan APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat sejak awal Februari lalu.

Penerimaan gaji ini misalnya pernah disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar beberapa waktu lalu.

“Saya tidak bisa memutuskan pemberhentian hak-hak Sukiman sebagai anggota dewan. Sebab, hingga saat ini belum ada keputusan dari presiden terkait pemberhentian Sukiman sebagai anggota DPR RI,” ucap Indra usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Jakarta pada Kamis, (21/3/2013) lalu.

KPK memeriksa dirinya untuk mengonfirmasi data-data tertentu untuk melengkapi penyidikan kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat.

“KPK hanya mengonfirmasi data-data terkait penyidikan. Ada sekitar 12 sampai 13 pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Semuanya lebih kepada mengonfirmasi data-data saja,” ucapnya.

“Kalau menyangkut isi pertanyaan, tidak banyak, hanya memastikan beberapa hal berkaitan dengan peraturan dewan No.1 Tahun 2015 tentang etika dewan. Jadi, di pasal 3 dan 4 menyangkut perilaku anggota, tadi hanya mendalami soal pasal itu,” ungkapnya lagi.

Berita Terkait:  Jika Menteri NasDem di Depak Jokowi dari Kabinet, Dukungan Terhadap Anies Diprediksi Menguat

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus suap alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Anggota DPR dari fraksi partai amanat nasional (PAN) periode 2014-2019 itu ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap pada bulan Juli 2017 sampai April 2018.

Sebagai orang yang menerima suap Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Sedangkan pejabat kepala dinas pekerjaan umum di Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasoma yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles