KOMPSI Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Politisi PAN di Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

KANALBERITA.CO Komisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompsi) desak KPK Segera tuntaskan kasus suap Politisi PAN terkait Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Auguz Dewanggara selaku Koordinator KOMSPI menyatakan bahwa kasus ini sudah lama bergulir dan KPK cenderung lambat menanganinya, sebab itu KPK harus segera tuntaskan kasus korupsi ini.

“Kita tahu bahwa Politisi PAN ini diduga menerima suap sebesar Rp 2.65 miliar dan USD 22 ribu untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/4/2019).

Lebih lanjut pria yang biasa disapa Dewanggara ini menjelaskan kalau korupsi yang melibatkan Kader PAN ini harus diungkap tidak berhenti sampai disini, sehingga kasus ini menjadi terang menderang dan kami mendorong KPK agar tidak gentar mengusut tuntas Korupsi yang melibatkan para Politisi.

Sebelumnya kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pihak Kemenkeu meminta bantuan Sukiman agar bisa membantu Natan Pasomba.

Berita Terkait:  Data BPS Tunjukkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, PDIP Apresiasi Kinerja Jokowi dan Jajaran Kabinet

Saat itu KPK menduga Sukiman menerima suap antara bulan Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa perantara. Dari pengaturan tersebut akhirnya Kabupaten Arfak, Papua Barat mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017, sebesar Rp 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN- P 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konpers dikantornya, Mengatakan Kasus yang menjerat Sukiman dan Natan merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yaya Purnomo, Konsultan bernama Eka Kamaludin, dan kontraktor Ahmad Ghiast, Kamis (7/2/2019).

“NPA (Natan Pasamba) diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Arfak,” kata Saut.

Natan disebut memberikan uang suap kepada Sukiman sebesar Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dollar Amerika Serikat untuk mendorong agar Kabupaten Arfak mendapatkan anggaran dana perimbangan.

Atas hal ini Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai orang yang menerima suap.

Berita Terkait:  Jokowi Konfirmasi Soal Isu Reshuffle

Sementara, Natan tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles